Politisi Demokrat Medan Herri Zulkarnain menyayangkan wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disampaikan terlalu dini oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya informasi yang sudah sampai ke telinga publik ini akan berdampak pada kenaikan sejumlah harga bahan pokok dipasaran."Idealnya, kenaikan itu paralel antara kenaikan harga BBM, Sembako dan UMP/UMK. Jadi tidak ada ke khawatiran di masyarakat," ungkapnya kepada medanbagus.com, Senin (3/11/2014).
Lebih lanjut Herri menjelaskan, pihaknya menyarankan kepada pemerintahan pimpinan Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap harga Sembako di pasar-pasar tradisional pasca menyebarkan informasi kenaikan harga BBM. Bahkan bila diperlukan, lakukan subsidi silang. Karena wacana kenaikan harga BBM tersebut sudah menimbulkan reaksi di masyarakat.
"Akibat wacana tersebut, sudah terjadi penimbunan sembako yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Ini lah yang menyebabkan reaksi unjukrasa secara besar-besaran nantinya. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kalau memang harus dipaksakan naik, paling tidak adalah pertimbangan khusus. Presiden juga harus netral dalam penentuan kebijakan ini," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelum di sah-kannya kenaikan harga BBM, di Medan, sejumlah buruh dari berbagai elemen sudah melakukan unjukrasa menuntut kenaikan upah. Menurut para buruh, upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.505.850 maupun Pemerintah Kota Medan sebesar Rp1.851.500 masih jauh dari kata upah kebutuhan hidup layak seseorang.[rgu]
KOMENTAR ANDA