Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara mengatakan, sistem demokrasi Indonesia saat ini tidak ubahnya seperti sistem politik yang diterapkan di negara-negara federal seperti Amerika Serikat. Pandangan ini disampaikannya dalam Diskusi 'Mengkritisi Perppu Peilkada Sebagai Jaminan Eksistensi Kedaulatan Rakyat' yang digelar oleh Yayasan KIPPAS-KPU Sumut dan Perludem Jakarta, di Koki Sunda, Medan."Bayangkan saja, banyak daerah-daerah yang memiliki undang-undang sendiri, misalnya Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta. Artinya jika merunut pada keberagaman semua daerah, maka masing-masing daerah sepertinya sudah layak memiliki undang-undang sendiri layaknya yang diterapkan di Negara Federal," katanya, Senin (3/11/2014).
Ridwan menyebutkan, model-model sistem politik yang menganut pola negara federal juga terlihat dari model-model perwakilan yang dipilih melalui pemilu. Salah satunya yakni pemilihan anggota DPD. Menurutnya, model DPD ini tidak ubahnya seperti perwakilan (Senator) dari negara bagian yang mewakili negara bagiannya.
"Ini 'kegilaan' yang dibuat-buat gitu," ungkapnya.
Ridwan Rangkuti menyebutkan, banyaknya permasalahan yang terjadi seputar aturan pemilu di Indonesia saat ini karena sistem politik Indonesia yang tidak jelas apakah masih berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau sudah mengadopsi sistem Federal atau Negara Bagian.
"Menurut saya, ini jadi banyak masalah karena sistem politik kita yang tidak jelas lagi," ungkapnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA