Manuver Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menetapkan pimpinan DPR versi mereka lewat "sidang paripurna" yang digelar di antara mereka sendiri, tidak pantas disebut sebagai "DPR tandingan"."Teman-teman media jangan sebut DPR tandingan. Ini DPR ambekan atau ngambek. Ngambek karena tidak dapat kue (jabatan pimpinan DPR)," kata analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).
Dalam hal ini, dia tidak mau memihak ke salah satu kubu baik KIH ataupun Koalisi Merah Putih (KMP). Namun yang pasti, begitu anggota DPR periode 2014-2019 dilantik terlihat komunikasi politik di antara politisi DPR mandek.
"Ini karena komunikasi di level atas mandek. Biasanya komunikasi mereka top down, dari atas ke bawah, sehingga di bawah mengikuti pimpinan mereka. Ini tidak terjadi sekarang. Komunikasi politik tidak luwes, akibatnya KIH ini tidak dapat 'kue' sama sekali. Komunikasi politiknya tidak ada," urai Hendri.
Dia menyarankan para pimpinan partai yang ada di DPR RI memulai komunikasi "level top". Hal itu seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para tokoh politik.
Tetapi, anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR yang ditunjuk jadi "Wakil Ketua DPR" versi Koalisi Indonesia Hebat, Effendi Simbolon, menolak kalau ia dan teman-temannya disebut sedang ngambek.
"Terserah mau tafsir apa, tapi ini bukan karena ngambek. Kami tidak main-main mengajukan mosi tidak percaya ini," tegas Effendi yang juga hadir di diskusi itu. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA