Inilah Kriteria Ideal Kepala BIN Versi Anggota DPR

Kalangan DPR menginginkan sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru yang bisa memperkokoh institusi BIN dengan UU Intelijen yang ada.  Bukan saja dalam hal terkait fungsi operasi, tetapi juga fungsi koordinasi.

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, ketika ditanya sikapnya mengenai bursa calon Kepala BIN yang akan diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI. Seperti diketahui, UU tentang Intelijen Negara mengatur, pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI.

"Selain bisa memperkokoh institusi BIN dalam fungsi operasi dan fungsi kordinasi, Kepala BIN baru harus juga mulai mendorong penguatan fungsi intelijen luar negeri di tengah perubahan geopolitik dan geoekonomi global, dan penguatan intelijen ekonomi. Itu perlu dipertimbangakan presiden," kata Mahfudz kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 29/10).

Walau Kepala BIN yang saat ini masih menjabat berlatar belakang militer, dia menegaskan bahwa parlemen tidak akan melihat latar belakang calon yang dikirimkan presiden.

"Tidak ada keharusan dari sipil atau militer. Tapi memang sekarang ini ada pertarungan di tingkat global di mana antara politik, militer dan ekonomi semakin sulit dipisahkan," tegasnya.

Menurutnya, kalau calon Kepala BIN yang diajukan presiden berlatar belakang militer, tentu dia mesti memahami wawasan politik global dan pertarungan global. Dan bila ia dari sipil, wajib juga memahami aspek pertahanan dan militer.

"Calon Kepala BIN harus memiliki pengetahuan tentang pertarungan di kawasan Asia Pasifik sekarang ini antara kekuatan China dan Amerika Serikat yang melibatkan aspek militer," tegasnya.

Sampai sekarang ia mengklaim belum ada pembicaraan intensif di antara kalangan DPR tentang nama-nama calon Kepala BIN.  

"Kami tidak bicarakan itu. Tentu saja kalau calon yang diajukan nama familiar di DPR dan hayati betul UU intelijen serta spirit dan arah pembangunan intelijen, itu akan diterima. Sekali lagi, yang penting memiliki pemahaman tentang dunia intelijen modern," terangnya.

Sejauh ini ada beberapa nama tokoh dari militer dan sipil yang diperbincangkan untuk menguisi jabatan Kepala BIN. Salah satunya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali.

Pada Jumat lalu, mantan Wakil Kepala BIN selama 9 tahun itu sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka. As'ad saat itu mengaku diajak Presiden berbincang mengenai keamanan dan ketertiban serta dunia intelijen negara. Setelah itu spekulasi bahwa ia akan dipilih sebagai calon Kepala BIN kian kuat. [ald]