Sekitar 500-an massa asal Langkat, Sumatera Utara, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rayon Tengah SP BUN dan SP Merdeka melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi ini mereka lakukan untuk memprotes berbagai kebijakan perkebunan PT LNK yang menurut mereka banyak tidak berpihak kepada buruh.Para buruh ini tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 12.30 WIB dengan menumpang puluhan bus. Mereka kemudian berorasi menyampaikan berbagai tuntutan mereka agar anggota DPRD Sumut turun tangan membantu mereka mencari solusi atas permasalahan yang terjadi seputar pembayaran santunan dan penolakan PHK massal oleh PT LNK.
"Kami meminta anggota DPRD yang selaku wakil rakyat turun tangan atas persoalan yang terjadi," teriak Ketua SP BUN, Rojaya Girsang, Selasa (28/10/2014).
Dalam kertas statemen yang mereka bacakan, terdapat sejumlah tuntutan mereka, antara lain
1. Menuntut penyelesaian pembayaran terait opsi dan take over status karyawan diperbantukan sesuai kesepakatan PTPN II dan PT LNK soal KSO (Kerja Sama Operasional)
2. Pembayaran Bantuan anak sekolah yang dihapuskan segera dibayarkan sebagaimana biasanya diterima karyawan
3. Pembayaran SKAK santunan kemalangan antar karyawan agar dibayarkan sebagaimana biasanya diterima karyawan
4. Pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari daepnbun dapat dibayarkan mengacu upah tahun 2010 bukan 2002
5. Rumah dinas yang ditemati atau ditinggali peerja tetap dapat dihuni sebelum adanya kejelasan pembayaran (santunan hari tua)
6. Menolak recana pemulangan tenaga kerja sekaligus PHK massal dan mutasi mssal dinegeri sendiri (Langkat) terhadap ribuan pekerja perkebunan yang mencari nafkah di PT Langkat Kepong (PT. LNK).
Aksi ini sendiri sempat mengganggu aktivitas lalu lintas, sebab bus yang mereka tumpangi diparkrkan dibadan jalan diseputar DPRD Sumut. Kemacetan akibat aksi ini tidak terelakkan.[rgu]
KOMENTAR ANDA