post image
KOMENTAR
Iryudi (47), Staf perizinan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai)  dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara karena  dinyatakan bersalah melakukan korupsi  dana retribusi izin gangguan (HO).

"Menyatakan terdakwa Iryudi SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan," kata Ketua Majelis Hakim  Nelson Japasar Marbun yang menyidangkan perkara itu di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (28/10/2014).

Dikatakannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Selain  hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Iryudi juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia  diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 15,6 juta. Dia sudah mengembalikan  Rp 20 juta ke Inspektorat Sekdakab Sergai.

Apabila tidak bisa membayar uang pengganti kerugian negara dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka  diganti dengan 1 bulan penjara.

Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU meminta agar Iryudi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Iryudi merupakan staf pada Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TMP) Sergai. Pada 2012, dia menerima dana dari  5 perusahaan untuk pengurusan izin gangguan (HO).

Dari PT Hasrat Citra dia menerima Rp 2,3 juta; PT Paya Pinang Rp 12,6 juta; PT Indusri Karet Nusantara Rp 10 juta; PT Gakindo Alam Lestari Rp 6,1 juta; dan dari PT Sari Tani Sumatra Rp 4,5 juta.

Keseluruhan, Iryudi menerima Rp 35,6 juta. Namun, dana itu tidak disetorkannya ke rekening Pemkab Sergai pada Bank BNI. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp 35,6 juta, sesuai audit BPKP Sumut. Namun, Iryudi telah mengembalikan Rp 20 juta kepada  Inspektorat Setdakab Sergai.[rgu]

Kuasa Hukum BKM: Tak Mendengar Saran Pemerintah, Yayasan SDI Al Hidayah Malah Memasang Spanduk Penerimaan Siswa Baru

Sebelumnya

Remaja Masjid Al Hidayah: Yayasan Provokasi Warga!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Hukum