Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, masih merahasiakan siapa saja menteri Kabinet Kerja yang mendapatkan tanda merah dan kuning.Menteri BUMN, Rini Soemarno, salah satu yang diduga kuat bermasalah karena rekam jejaknya yang tidak bersih di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Kabar berhembus, Rini tidak direkomendasikan oleh KPK namun tetap diangkat menjadi menteri. Mengenai hal ini, Samad tidak bisa memastikan.
"Saya kurang ingat, jadi saya harus memastikannya karena ini ada konsekuensi hukumnya. Jadi saya tidak bisa mereka-reka. Karena itu saya harus lihat ulang," terang Samad di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/10).
Meski begitu Samad tidak yakin Rini Soemarno bersih, terlepas dari apakah mantan Menteri Perindustrian itu dicap merah atau kuning oleh KPK dan PPATK.
"Tapi apapun, menurut saya apakah ada yang diberi catatan dipilih atau tidak, bukan berarti bahwa orang yang tidak diberi catatan akan clear sama sekali. Untuk menentukan orang itu baik atau tidak akan terlihat nanti setelah dia menduduki posisi itu. Kan ada orang yang tidak tahan godaan," urai Samad.
Rini juga kabarnya pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.
Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional ,dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara.
Berbagai reaksi dan penolakan datang terkait dilantiknya Rini oleh Presiden Joko Widodo. Nah, menurut Samad, reaksi tersebut justru hal positif bagi pemerintahan saat ini.
"Itu justru hal positif bagi pemerintahan yang baru terpilih agar bisa mengoreksi apa apa yang menjadi titik lemah. Karena itu bisa dilakukan rekonstruksi di titik lemah," terang Samad. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA