Munculnya program baru pada pemerintahan Jokowi-J khususnya bidang kesehatan diyakini akan memunculkan permasalahan baru ditegah masyarakat. Sebut saja JPKMS yang beralih nama menjadi BPJS, dan kedepannya akan berganti nama lagi menjadi Indonesia Sehat. Peralihan nama tersebut diyakini akan menimbulkan masalah. Dimana masih banyak warga yang tidak terdata atau belum terintegrasi dengan baik oleh program BPJS. Salah satu contoh temuan, banyak warga yang mengikuti program BPJS Mandiri. Hampir dipastikan mereka tidak tahu kemana uang yang sudah mereka setorkan ke pemerintah melalui program BPJS Mandiri, lantaran uang di setor itu akan hangus jika tidak dipergunakan.Sebelum masalah ini mencuat kepermukaan, politisi PDIP Kota Medan kepada medanbagus.com, Senin (27/10/2014), Hasyim menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK harus bisa mendesak pemerintahan terdahulu (SBY-red) untuk memaparkan hasil retribusi masyarakat yang disetorkan melalui program BPJS Mandiri.
"Badan Pemeriksa Keuangan harus mengaudit seluruh uang yang disetorkan masyarakat ke pemerintah. Ini harus transparan, jangan sampai muncul opini masyarakat pada pemerintahan yang baru ini menggelapkan uang rakyat," ketus Hasyim.
Selaku kader PDIP, sambung Hasyim, dirinya siap mengawal peralihan program BPJS menuju Indonesia Sehat dan siap turun kelapangan guna mengetahui kendala yang ada. Sehingga tidak ada lagi warga Sumut khususnya Medan yang tidak masuk dalam program Indonesia Sehat.
"Kalau dulu yang saya ketahui, banyak yang belum terdata. Nah untuk program yang baru ini, tidak akan kita biarkan seperti dulu. Karena program Indonesia Sehat ini sudah di uji dan berhasil di Provinsi DKI dengan nama Jakarta Sehat, saat itu Jokowi sebagai Gubernurnya," pungkas Hasyim.[rgu]
KOMENTAR ANDA