Presiden Jokowi harus selektif dalam menerima masukan dari masyarakat berkaitan dengan rekam jejak calon menterinya, apalagi yang menyangkut stigma pelanggar HAM.Hal ini ditegaskan Ketua DPP Hanura, Erik Satrya Wardhana melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (26/10).
Erik membantah jika Ketua Umum DPP Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto dituding bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
"Wiranto adalah jenderal yang bersih dari pelanggaran HAM berat, karena proses hukum yang berkaitan dengan itu, baik untuk kerusuhan Timor Timur dan peristiwa Mei sudah selesai dan Wiranto bersih," tegas Erik.
Justru, kata dia lagi, Wiranto-lah pada saat menjabat panglima ABRI yang mencabut penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.
"Jadi kalau Wiranto yang sempat diminta untuk mengisi posisi menkopolhukam dalam Kabinet Trisakti tapi dicoret hanya karena asumsi dari segelintir orang sebagai pelanggar HAM, itu adalah tindakan yang mengabaikan HAM itu sendiri," ujarnya menekankan.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA