Anggota DPRD Medan dipastikan belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal hingga satu minggu kedepan. Salah satu alasannya karena hingga kini lembaga terhormat ini belum memiliki pimpinan definitif dan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan lainnya. Kendati sejumlah nama unsur pimpinan telah diajukan masing partai-partai terkait, namun usulan tersebut belum sampai ke tangan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Artinya proses pengambilan sumpah Pimpinan Definitif melalui Paripurna baru dapat dilakukan setelah usulan tersebut diterima Gatot dan selanjutnya dikembali ke DPRD Medan melalui Walikota Medan, Dzulmi Eldin."Jumat kemarin sudah kita serahkan ke Walikota Medan. Selanjutnya dari Walikota Medan diserahkan ke Gubsu. Dari Gubsu nanti kembali lagi ke Walikota Medan dan diberikan ke DPRD Medan. Setelah itu baru ditetapkan jadwal Paripurnanya," ujar Sekretaris Dewan Kota Medan, Azwarlin Nasution, Rabu (22/10/2014).
Sebelumnya sejumlah kalangan mengkritisi terkait lambannya proses pendefenitifan pimpinan DPRD Medan. Pasalnya kondisi tersebut mengakibatkan terganggungnya kinerja dewan terutama berkaitan dalam pelayanan ke masyarakat. Seperti halnya kasus petugas kebersihan (Bestari) Kota Medan yang mengadu ke DPRD Medan karena tidak menerima honor. Ironisnya pengaduan tersebut diterima wartawan karena petugas kebersihan tersebut tidak berhasil menjumpai anggota Dewan karena tidak berada di tempat. Begitu juga dengan laporan kelompok nelayan Belawan yang mempertanyakan keberadaan kapal bantuan pemerintah senilai Rp1,5 miliar. Pasalnya kapal bantuan pemerintah pusat tersebut tidak bisa di manfaatkan para nelayan karena alat pendukung tangkap ikan yang dimiliki kapal tersebut tidak standart. Anehnya lagi, kapal tersebut dikabarkan telah tenggelam dilaut saat mengangkut bawang oleh pihak ketiga.
Saat itu anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Hasyim SE yang menerima laporan. Hanya saja karena komisi belum terbentuk Hasyim menjanjikan akan menyampaikan keluhan nelayan ke fraksi untuk selanjutnya meneruskannya ke Komisi terkait setelah terbentuk.
"Itu contoh kongkrit terganggunya kinerja dewan. Makanya kita mendesak agar Pimpinan dan alat kelengkapan dewan segera terbentuk sehingga dewan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal," sebut Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), DR Warjio MA.
Sekedar informasi PDIP telah memberi mandat kepada HJ Hutagalung sebagai Ketua DPRD Medan definitif. Sedangkan tiga unsur pimpinan lainnya, masing Iswanda Ramli (F-Golkar), Burhanuddin Sitepu (F-Demokrat) dan Ihwan Ritonga (F-Gerindra).[rgu]
KOMENTAR ANDA