Harus Ada Audit Khusus Terhadap Kondisi Gedung DPRD Medan

Selain listrik yang tidak memadai, kondisi gedung dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan juga tidak refresentatif. Gedung yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan yang dibangun dengan menelan biaya Rp90 miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan ini, dinilai cukup amburadul, tidak sesuai dengan besarnya anggaran.

Pengamat Anggaran Sumatera Utara Ir Elfenda Ananda mengatakan, semua itu tidak terlepas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Medan sendiri, seharusnya sejak awal pelaksanaan pembangunan, gedung tersebut diawasi oleh para wakil rakyat tersebut.

"Selaku lembaga pengawas, ditambah lagi mereka sendiri yang mengunakan gedung tersebut, lalu sumber dayanya juga mereka yang lebih tahu, maka para wakil rakyat tersebut harus menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal," ujar Efenda kepada wartawan di Medan, Minggu (19/10) ketika menyikapi kondisi fisik gedung DPRD Medan.

Namun kelihatannya, lanjut Efenda, fungsi itu tidak berjalan secara baik. Untuk itu harus ada audit khusus terhadap kondisi gedung tersebut, ungkap mantan Sekretaris Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut ini.

Menurut Elfenda, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) harus melakukan audit khusus mulai dari perencanaan, sampai kepada serah terima pertanggungjawaban, apakah kondisi gedung tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku didalam sebuah perencanaan pembangunan, termasuk penggunaan anggaranya.

Artinya harus ditelusur ada tidaknya unsur penyalahgunaan anggaran didalamnya, karena ada kekhawatiran adanya unsur penyimpangan terhadap pembangunan gedung wakil rakyat tersebut. Sebab jika unsur perencanaannya beres, tidak mungkin listriknya bermasalah.

 "Demikian juga terhadap kondisi fisik gedung tersebut, sudah sesuai dengan perencanaannya atau tidak, sehingga perlu dilakukan audit khusus, termasuk dalam aspek anggarannya," katanya.

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Medan menilai, gedung tersebut belum layak digunakan,  karena kondisinya belum rampung sepenunya. Seperti ungkap Bangkit Sitepu, bahwa sarana dan prasarana gedung berbiaya sekitar Rp90 miliar itu belum terpenuhi semuanya.

"Selain listrik tidak cukup, pagar pengaman jendela belum terpasang, AC tidak berfungsi. Yang jelas gedung tersebut belum selesai sepenuhnya. Gedung baru DPRD Medan itu belum belum selesai semuanya. Pihak ketiga selaku pelaksana proyek harus bertanggungjawab menyelesaikannya," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Parlaungan Simangunsong ST, politisi partai Demokrat ini juga menilai finishing gedung belum sempurna.

"Biasanya, kalau sudah serah terima, kondisi gedung harus sudah ok," katanya

Pendapat serupa juga dikatakan Landen Marbun, yang menilai finishing gedung wakil rakyat belum selesai.

"Jangan hanya lantai III, lantai IV, V dan VI juga tidak jauh berbeda kondisinya, bukan hanya kondisi ruangan fraksi dan komisi yang tidak beres, sebut Landen, kondisi kamar mandi juga tidak represntatif," kata Landen.

Pantauan wartawan kondisi atau hasil pengerjaan gedung baru dewan memang mengundang berbagai pertanyaan. Seperti di sejumlah ruangan yang hasil pengerjaannya masih ‘berselemak’.

Bahkan kondisi di ruang kamar mandi pun kesannya sangat jauh dari kata bagus jika dibandingkan dengan biaya gedung sebesar Rp90 miliar tersebut.
Apalagi sejumlah perlengakapan di kamar mandi tersebut banyak yang sudah rusak. Demikian juga dengan kondisi ruangan, seperti di ruangan Fraksi Partai Demokrat, dimana kacanya masih buram karena dampak debu serta ceceran semen waktu dibangun. Demikian juga kosen pintu dan jendela juga masih ‘beselemak’ akibat tidak rapinya mengecat dinding. [hta]