Aksi pemadaman listrik secara bergilir kembali 'kambuh' di Kota Medan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya rutinitas pemadaman tersebut dalam beberapa hari terakhir ini.
Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi mengatakan pemadaman ini menjadi salah satu indikasi krisis energi secara nasional. Sayangnya, pemerintah menurutnya terlalu lemah karena tidak mampu menemukan solusinya.
"Saat ini kebutuhan listrik Sumatera Utara sebesar 1.700 MW (megawatt), sedangkan kekurangan pasokan sekitar 330 MW. Jumlah ini di luar cadangan daya yang dibutuhkan sebagai cara untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan pembangkit," kata Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, Jumat (17/10/2014).
Memang, kecaman demi kecaman terus dilayangkan oleh masyarakat kepada pihak PLN Sumatera Utara akibat kondisi yang terjadi. Namun hal ini tidak lagi mampu membuat pihak PLN tergerak untuk melakukan perbaikan pelayanan.
"Kesabaran masyarakat Sumatera Utara terkait persoalan listrik masih terus diuji. Sampai kini pemadaman bergilir oleh PT PLN tak kunjung berakhir. Padahal, manajemen perusahaan BUMN itu pernah berjanji pertengahan tahun 2014, pemadaman bergilir tuntas. Namun kenyataannya intensitas pemadaman semakin lama, mencapai empat sampai lima jam. Ironisnya dalam sehari listrik padam dua sampai tiga kali," katanya.
Sejumlah upaya penambahan pasokan listrik dari pembangkit-pemangkit tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi positif untuk membawa Sumatera Utara agar keluar dari kegelapan.
"Daftar panjang korupsi mesti dipotong. Jangan sampai terkesan semua anggaran krisis listrik seperti membuang garam ke laut. Tanpa niat baik, proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik di Sumatera Utara cuma sebatas mimpi alias basa basi," tutupnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA