Pengamat Politik dari CSIS, Nico Harjanto menilai desakan Poros Muda Partai Golongan Karya untuk menggelar Musyawarah Nasional tahun 2014, merupakan desakan yang sah dan wajar untuk menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut"Desakan penyelenggaraan Munas merupakan desakan yang legitimasi, yang didasari oleh aturan partai," ujarnya, Rabu (15/10/2014)
Nico Harjanto menilai, sikap dan tindakan Poros Muda Partai Golkar sifatnya adalah mengingatkan partai untuk merujuk kepada AD/ART yang merupakan dasar hukum tertinggi partai politik, dibanding dengan kesepakatan lain dalam sebuah forum tertinggi partai.
"Seharusnya Partai Golkar sebagai partai besar segera menggelar Munas agar tidak mengalami krisis legitimasi.
Tidak Untuk Menjegal
Munculnya desakan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir Oktober 2014 oleh Poros Muda Partai Golkar bukanlah merupakan upaya penjegalan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Namun, desakan ini dilakukan lebih pada aturan pelaksanaan Munas yang harus dilakukan atas dasar AD/ART Partai Golkar.
"Anggaran dasar ini menjadi landasan Munas, karena Ketum gagal menjadi capres dan Golkar gagal sebagai jati diri rakyat,” kata Politisi Partai Golongan Karya, Zainal Bintang.
Menurut Zainal, hal ini merupakan sebuah referensi untuk menegakkan konstitusi partai. Maka dari itu, pihaknya akan mengganti ketua umumnya yang kini dijabat Aburizal Bakrie melalui Munas yang sesuai dengan konstitusi.
"Keterlibatan Partai Golkar dalam KMP (Koalisi Merah Putih) yang memotong hak-hak konstitusional rakyat, itu karena ketumnya," tandasnya.
Zainal Bintang merasa, sebagai kader Partai Golkar dirinya kecewa terhadap tindakan Ical yang membuat Partai Golkar gagal sebagai cerminan rakyat. Malah, menurutnya, bisa jadi nantinya para kader Golkar berpotensi menjadi musuh rakyat.[rgu]
KOMENTAR ANDA