SDA: Muktamar Surabaya Inkonstitusional dan Ilegal

Ketua  Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) bertekad menyatukan seluruh barisan kader PPP dalam menegakkan konstitusi partai. Karena itu, penyelenggaraan Muktamar harus memenuhi syarat yang digariskan AD/ART partai, dan jika tidak maka penyelenggaraan Muktamar oleh siapapun menjadi inkonstitusional dan ilegal.

"Saya sebagai ketua umum wajib menjaga agar AD/ART partai dijalankan. Oleh karena itu siapapun yang menyelenggarakan muktamar tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam konstitusi partai adalah inkonstitusional dan ilegal," ujar Suryadharma kepada wartawan di Jakarta (Senin, 13/10).

Dia kemudian menjelaskan alasan-alasan sahnya muktamar dilaksanakan. Menurut SDA, sesuai AD/ART partai maka muktamar PPP paling cepat bisa dilakukan setelah  pelantikan presiden dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden.  Dia menegaskan jika ada pihak-pihak yang menyelenggarakan muktamar sebelum  pelantikan presiden, muktamar tersebut inkonstitusional.

"Sesuai konstitusi  partai, maka Muktamar VIII PPP baru bisa dilaksanakan setelah pemerintahan baru  terbentuk dan paling lambat 1 tahun setelah  pemerintahan baru terbentuk. Kalau pemerintahan baru itu ukurannya pelantikan presiden, maka waktunya tanggal 20 Oktober 2014," jelasnya.

Tetapi, kalau ukurannya pembentukan kabinet, maka biasanya waktunya tanggal 22 Oktober. Di luar ini maka muktamar menjadi ilegal dan inkonstitusional. Selain itu menurutnya bahan atau materi muktamar sesuai AD/ART materi muktamar harus didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat 1 bulan sebelum muktamar dilaksanakan.

"Maka jika materi didistribusikan kurang dari sebulan maka muktamar juga tidak bisa dilaksanakan. Apalagi jika muktamar belum didistribusikan sama sekali, maka itu dua pelanggaran sekaligus,” tegasnya.

Oleh karena itu SDA menganggap pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober mendatang oleh kubu Romahurmuziy (Romy cs)  hanya akan menjadi hura-hura saja tanpa arti. SDA menuding Romy cs memang tidak berniat untuk menegakan konstitusi dan juga tidak peduli siapa yang datang dalam kegiatan mereka itu.

"Bagi mereka, yang penting ada kegiatan, lalu ada yang diangkat jadi ketum untuk kemudian bergabung ke Jokowi-JK supaya dapat jatah menteri. Saya lihat sasarannya memang itu, mereka tidak peduli partai ini mau jadi apa, yang penting dapat jabatan di Kabinet Jokowi dan nampaknya Romy mengincar posisi  ketua umum juga," ujar SDA lagi.[rgu/rmol]