
"Kalau pilkada tidak langsung, maka rakyat tidak akan mengenal siapa kepala daerahnya," teriak Koordinator Lapangan, Abdi Arintha.
Selain tidak mengenal kepala daerah yang akan memimpin, para mahasiswa ini juga menyebut pilkada melalui DPRD akan menyuburkan praktik politik uang dikalangan dewan. Sebab, antara calon kepala daerah dengan anggota dewan akan terjadi politik transaksional untuk mendapatkan dukungan.
"Calon kepala daerah yang mampu membayar lebih besar akan selalu menjadi pemenang, dan ini akan berujung pada korupsi saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah," ujarnya.
Aki ini diterima oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Baskami Ginting. Ia berjanji akan menyuarakan aspirasi dari mahasiswa ini ke tingkat pusat di Jakarta.
"Saya berjanji akan menyuarakan aspirasi anda agar menjadi perhatian mulai dari tingkat daerah hingga pusat," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA