Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam dengan Total dan Inpex sebelum masa pemerintahannya berakhir.Desakan itu salah satunya diutarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Marwan berharap kontrak Blok Mahakam yang akan berakhir pada 1 April 2017 itu tidak diperpanjang dan pengelolaan blok diserahkan 100 persen kepada Pertamina.
"Pengelolaan Blok Mahakam secara penuh oleh Pertamina adalah sesuai dengan amanat konstitusi dan juga sangat mendesak guna mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 12/10).
Untuk itu, Marwan menaruh harapan pada Presiden SBY yang masih memiliki masa bhakti 8 hari lagi untuk membuat keputusan yang bermartabat demi kepentingan besar rakyat Indonesia. Keputuan Presiden SBY menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina kelak akan dikenang sebagai warisan berharga dan diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Keputusan tersebut dapat pula menjadi momentum dan leverage yang sangat berarti bagi Pertamina untuk memulai era baru sebagai national oil company (NOC) yang semakin kuat dan dominan di negeri sendiri dan disegani secara global," tandasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan akan mempercepat pengambilan keputusan tentang perijinan, persetujuan dan perpanjangan kontrak sejumlah blok migas sebelum pemerintahan SBY berakhir pada 20 Oktober 2014. Termasuk dalam target percepatan tersebut adalah finalisasi Peraturan Menteri ESDM tentang perpanjangan kontrak atas blok-blok migas yang akan habis masa berlakunya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA