Pengamat: Kemacetan Mebidang Dipicu Kendaraan Roda Dua

Pembangunan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan tiga Kabupaten/Kota (Medan, Binjai dan Deli Serdang) mendapat apresiasi dari pengamat Transportasi Sumatera Utara, Sukrinaldi. Menurutnya, apa yang dilakukan pihak Kementerian Perekonomian, harus sepenuhnya didukung masyarakat. Begitupun ia berharap, ada upaya pemerintah untuk turut mengakomodir pembuatan jalur roda dua seperti halnya pembangunan jalur tol tersebut. Sebab, kemacetan pada tiga daerah tersebut menurutnya disebabkan banyaknya kendaraan roda dua.

"Kalau pembangunan Tol Trans Sumatera ini hanya untuk kepentingan kendaraan roda empat, tidak ada perubahan yang signifikan. Berbeda halnya jika ada jalur yang dibuat untuk kendaraan roda dua. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, juga dapat mengatasi tingkat kemacetan di inti Kota Medan," ungkapnya kepada medanbagus.com, Sabtu (11/10/2014), menyikapi realisasi salah satu program MP3EI.

Koordinator Lembaga Studi Advokasi dan Transportasi Sumut ini juga menyarankan kepada pemerintah terkait, agar mensosialisasikan wacana tersebut kepada masyarkat. Sehingga tidak ada kendala dalam proses pembebasan lahannya. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, masyarakat sering menganggap proyek ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil untung yang berlipat ganda atas ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan.

"Masyarakat hanya tahu bahwa ini proyek besar, jadi bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan berlipat. Tapi mereka tidak tahu tujuan real-nya. Untuk itu saya berharap, sosialisasi rencana ini harus benar-benar difahami masyarakat, khususnya bagi mereka yang lahan mereka terkena dampak pembangunan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung datang ke Sumut untuk melihat maket (master plan) pembangunan Tol Trans Sumatera yang dimulai dari desa Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengerjaannya sendiri, pemerintah pusat telah menunjuk PT Utama Karya selaku pelaksana projek. Pembangunan ini pun merupakan salah satu bentuk dukungan
pemerintah pusat, untuk mempercepat program Masterplan Perluasan Pembangunan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya dikawasan Indonesia bagian barat.[rgu]