Meski tidak ada perjanjian untuk bagi jatah menteri bagi partai politik pendukung mereka saat Pilpres 2014 lalu, namun Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan hal tersebut tidak langsung diartikan tidak ada menteri dari kalangan politisi. "Dulu dikatakan koalisi tanpa syarat. Tapi bukan berarti tidak ada menteri dari parpol," kata JK sebagaimana dilansir rmol.co, Selasa (30/9/2014)
Koalisi tanpa syarat tersebut menurut JK membat mereka semakin bebas menentukan sosok yang dianggap tepat untuk mengisi jabatan menteri baik dari kalangan profesional dari parpol dan juga kalangan profesional murni.
"Tidak ada syarat alau menang, parpol ini dapat sekian menteri.“Tapi kalau sudah menang, lalu diisi menteri profesional dari parpol kan tak ada salahnya," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi menteri profesional dari parpol. Sedangkan 18 kementerian diisi kalangan profesional murni. Namun mengenai data calon-calon menteri yang akan mendudukinya, JK mengaku mereka masih menginventarisirnya.
"Baru diinventarisasi oleh kami. Cek datanya semua dan dicek curriculum vitae (CV) dan lainnya. Ini kami lakukan pada calon menteri dari non parpol. Baru setelah itu parpol-parpol mengusulkan orang yang profesional untuk dicek data-datanya juga," ungkapnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA