Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD Medan akan mengajarkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat. Sebab, wakil rakyat yang dipilih tersebut juga akan menentukan masa depan satu daerah.Masyarakat ke depannya akan benar-benar melihat dari segala sisi dalam menentukan wakilnya di parlemen. Mereka akan benar-benar melihat bibit maupun bobotnya. Mereka tentunya tidak mau suara atau pilihan yang diberikan tidak mewakilikan aspirasinya di parlemen.
"Masyarakat akan lebih cerdas menentukan pilihannya dalam memilih wakil rakyat. Mereka tidak mau wakil rakyat yang dipilih tidak berkualitas. Sebab, pasti tidak akan mewakili suaranya di legislatif. Ini akan membawa perubahan tersendiri di tengah masyarakat ke depannya," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan Jumadi, Senin (29/9/2014).
Jumadi mengungkapkan, wakil rakyat yang berkualitas tentunya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang benar-benar membangun daerahnya dan pemimpin yang membela masyarakatnya. Sebab, ini berkaitan. Bahkan, secara tidak langsung, tetap masyarakat yang menentukan pemimpinnya ke depan. Jumadi mencontohkan Kota Medan yang sebentar lagi menghadapi Pilkada. Apabila peraturan tersebut mulai diberlakukan, maka tentunya pemimpin yang dipilih anggota dewan yang merupakan pilihan masyarakat. Secara tidak langsung suara mereka tetap terwakilkan. Mengingat, wakil rakyat tentunya akan memilih pemimpin yang merakyat.
"Wakil rakyat yang berkualitas akan memilih pemimpin yang berkualitas. Tidak mungkin mereka sembarangan menentukan pilihan. Jadi, secara tidak langsung tetap juga masyarakat yang menentukan," jelasnya.
Dia menambahkan, Pilkada melalui DPRD juga menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat. Banyak contoh terjadinya keributan atau tawuran di tengah masyarakat akibat beda pilihan. Korban berjatuhan dan tidak siap. Dengan melalui DPRD Medan tentunya konflik tersebut bisa dihindari atau diminimalisasi. Salah satu penyebab konflik tersebut terjadi terlalu panjangnya tahapan-tahapan dilakukan. Mulai dari pendataan, pemilihan, pengumuman, sampai kepada gugatan.
Bahkan, akibat persoalan sepele atau perdebatan kecil akibat bedanya pilihan timbul keributan panjang. Tentunya dengan melalui DPRD Medan, hal-hal seperti ini bisa dihindari. Selain itu, unsur sara terbawa-bawa dan menimbulkan keributan. Sangat disayangkan hubungannya dulunya harmonis berubah renggang karena Pilkada. Akibatnya sillaturahim terputus, hubungan kekerabatan rusak. Tidak hanya itu, bukan tidak mungkin satu rumah jadi tidak akur karena hanya beda pilihan.
"Ini akan mencegah konflik di tengah masyarakat. Selama ini kerap terjadi melalui Pilkada langsung. Bahkan, sampai jatuh korban. Kemendagri juga mengumumkan ini. Melalui DPRD Medan hal itu tentunya tidak terjadi," tambahnya.
Dia memaparkan, sangat disayangkan biaya yang menghabiskan ratusan miliar rupiah ini harus memakan korban jiwa. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut korban jwa, pertikaian, dan persoalan lainnya bisa dihindari. Sangat disayangkan, hanya karena beda pilihan harus mengalami kerugian materi maupun jiwa. Tentunya semua orang tidak mau hal-hal seperti ini terus terjadi. Ditambah lagi, setiap daerah bisa menghemat puluhan miliar untuk proses pemilihan kepala daerah.
"Masyarakat yang satu dengan yang lain tidak lagi bersinggungan. Bahkan, untuk biaya jauh menghemat," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA