Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir, menilai persoalan mati lampu di Kota Medan saat ini sudah seperti makan obat. Pasalnya dalam sehari, perusahaan BUMN yang mengelola kelistrikan ditanah air ini memadamkan aliran 3-4 kali. Nasir juga mengaku prihatin melihat kondisi listrik di gedung DPRD Kota Medan. Pasalnya, gedung berbiaya hampir Rp100 miliar ini tidak pantas belum memiliki listrik.
"Kalau rumah wakil rakyat saja begini kondisinya, bagaimana dengan rakyatnya. Bayangkan, dengan kondisi begini banyak usaha mikro menjadi terbebani," kata Nasir didampingi penasehat fraksi Salman Alfarisi, Wakil Ketua Asmui Lubis, Sekretaris Jumadi dan Bendahara Rajuddin Sagala, saat silaturahim dengan wartawan di ruang FPKS, Senin (29/9/2014).
Khusus untuk daya listrik gedung DPRD Kota Medan, sebut Nasir, para ketua fraksi bersama pimpinan sementara akan berkoordinasi ke Pemko Medan dan PLN. Nasir mengaku, saat dirinya di DPRD Sumut pernah menjabat Ketua Pansus Kelistrikan. Dalam tinjauan ke sejumlah pembangkit, seperti di PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Labuhan Angin, katanya, semuanya bermasalah.
"Dulu katanya, pembangkit-pembangkit itu akan beroperasi pada 2013, tapi nyatanya sampai sekarang tidak juga. Belum lagi pembangkit Sicanang bermasalah," sambungnya.
Di sisi lain, lanjut Nasir, pihaknya mengharapkan gedung DPRD Kota Medan berbiaya hampir Rp100 miliar ini harus menunjukkan ciri kedaerahan.
"Ini sudah saya suarakan ketika saya di DPRD Sumut. Setidaknya pagar di depan dibuat ornamen kedaerahan oleh Pemko Medan sebagai ciri khas," pungkas Nasir menyarankan.[rgu]
KOMENTAR ANDA