Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Drs. Hasan Basri mengatakan, pembangunan demokrasi yang tidak dilandasi dengan intelektualitas yang tinggi menjadi penyebab demokrasi di Indonesia masih 'sesak nafas'. Sesak nafas yang dimaksudnya yakni masih minimnya masyarakat yang memberikan hak suaranya pada saat pemilu berdasarkan kesadaran sendiri."Ini terlihat dari masih banyaknya pemilih yang bisa dibayar, orang populer karena membangun citra dan imej, bukan karena kinerja," katanya dalam dialog kebangsaan 'Memperkokoh Pondasi Kebangsaan Indonesia: Tantangan Indonesia Pasca Pilpres 2014' di Ruang Sidang FISIP, Universitas Sumatera Utara, Jum'at (26/9/2014).
Mantan kepala dinas pendidikan Kota Medan ini menjelaskan, intelektualitas menjadi modal penting dalam suksesnya demokrasi. Untuk itu, masing-masing individu menjadi penentu bagi berhasil atau tidaknya demokrasi tersebut membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia.
"Pendidian itu menjadi utama, seperti amanah UUD yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga muncullah kesejahteraan," jelasnya.
Mencerdaskan kehidupan bangsa ini menurutnya harus dimulai dari diri sendiri dengan memperbaiki disiplin, skill berkomunikasi, belajar dengan berbagai macam media pembelajaran yang ada. Selain, itu belajar untuk Ikhlas atas perjalanan politik yang ada juga menurutnya harus menjadi hal yang utama dalam berpolitik. Sehingga, pemimpin yang dihasilkan bisa bekerja dengan baik.
"Kami dari pemerintah selalu berharap, demokrasi kita benar-benar demokrasi yang cerdas, bukan ikut-ikutan dari negara liberal. Juga kita harus ikhlas, kalau misalnya saat ini Jokowi yang terpilih ya kita dukunglah dengan catatatn kita koreksi dalam perjalanannya," ungkapnya.[rgu]
1181617127.jpg)
KOMENTAR ANDA