Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pilkada melalui DPRD akan memudahkan proses pengawasan permainan uang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi pun bisa memonitor setiap anggota DPRD.
"Siapapun yang menerima suap akan dapat dideteksi dengan cepat. Sehingga demokrasi bisa selamat," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, seperti dikutip kantor berita politik Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/9).
Menurut Fadli, Pilkada melalui DPRD juga otomatis membuat partai politik semakin memperbaiki dirinya sendiri. Sebab keberadaan partai politik yang sehat adalah kunci demokrasi yang kuat. Di saat yang sama, peran civil society juga semakin tajam. Sementara masyarakat dapat mengawasi dua hal secara bersamaan, yaitu anggota DPRD dan Kepala Daerah.
Jika anggota DPRD salah memilih kepala daerah, lanjut Fadli, maka rakyat akan menghukum partai politik yang bersangkutan dalam Pemilu mendatang. Sehingga partai politik akan bersungguh-sungguh dalam mencalonkan dan mengawasi kepala daerah.
"Dengan demikian partai politik hanya akan berani mencalonkan orang terbaik untuk menjadi kepala daerah," demikian Fadli, terkait dengan Sidang Paripurna DPR yang memutuskan Pilkada melalui DPRD. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA