Pernyataan ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Taufan Damanik dalam diskusi 'Mengupas RUU Pilkada' yang digelar Eksponen Presidium Aliansi BEM Kota Medan di Universitas Darma Agung, Medan, Rabu (24/9/2014)."Kita belum ada kemajuan yang luar biasa, orang kita memilih karena dibayar kok, itu fakta," katanya.
Menurutnya, istilah 'langkah mundur' jika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD bukan istilah yang tepat. Sebab, hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan yang dialami oleh Indonesia selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Sekarang itu yang punya uang yang akan keluar sebagai pemenang, itu jauh lebih buruk dibanding pada zaman tunjuk langsung dari kalangan militer pada zaman dulu," ungkapnya.
Menurut Topan, metode pemilihan kepada daerah secara langsung atau tidak, sebenarnya tidak menjadi persoalan yang fundamental. Ia menyebutkan, jaminan bahwa orang yang lahir menjadi pemimpin didasarkan karena ia mampu adalah inti yang harus diperhatikan.
"Harus bisa dijamin bahwa yang maju itu karena memang betul-betul baik dan mampu, bukan karena uang," ungkapnya.
Diketahui, saat ini pembahasan RUU Pilkada terus menjadi sorotan. Salah satunya disebabkan dalam RUU tersebut memuat salah satu poin mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah kedepan apakah langsung dipilih rakyat atau dikembalikan kepada DPRD.[rgu]
KOMENTAR ANDA