Masyarakat Perkebunan Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana pengangkatan Bagas Angkasa sebagai Direktur Utama (CEO) Holding Company PT Perkebunan Nasional (PTPN). Hal ini disampaikan salah seorang pegurus Masyarakat Perkebunan Indonesia, Julius S, saat berbincang-bincang dengan wartawan di Medan, Senin (22/9/2014)."Kami dari Masyarakat Perkebunan Indonesia akan terus menyuarakan penolakan ini, semata-mata demi masa depan perkebunan nasional yang lebih baik," kata Julius.
Ia mengatakan, penolakan ini sudah mereka lakukan dengan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Negara BUMN dan Sekretariat Tim Transisi Jokowi - JK di Jakarta belum lama ini, sekaligus menyerahkan surat pernyataan mengenai penolakan dimaksud.
"Kami sudah menyurati Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait masalah ini," sebut Julius seraya menunjukkan salinan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan berikut tanda terimanya dan juga yang ditujukan kepada Ketua Tim Transisi Jokowi – JK.
Julius lantas menjelaskan poin-poin aspirasi dan pernyataan sikap serta masukan yang mereka sampaikan ke Kemenneg BUMN dan Ketua Tim Transisi Jokowi - JK, khususnya terkait rencana pembentukan perusahaan induk (holding company) PT Perkebunan Nasional, di mana saat ini Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan induk (holding company) PT Perkebunan Negara, dan PTPN III Sumatera Utara akan menjadi perusahaan induknya.
"Kami melihat ada upaya yang terkesan sangat dipaksakan untuk melaksanakan pembentukan Holding Company PTPN di akhir masa jabatan Bapak Dahlan Iskan sebagai Meneg BUMN. Hal ini kami duga sebagai upaya untuk menempatkan Bagas Angkasa yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PTPN III, definitif menjadi Direktur Utama (CEO) Holding Company PTPN," katanya.
Disebutkan Julius, karena upaya tersebut maka saat ini terjadi keresahan di seluruh BUMN PTPN termasuk karena adanya proses seleksi direksi PTPN di akhir masa jabatan Meneg BUMN yang tidak transparan dan bernuansa KKN.
"Secara etika, Meneg BUMN yang masa jabatannya tinggal beberapa minggu (demisioner) sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan pergeseran/mutasi dan pergantian BOD BUMN dan mengambil keputusan yang strategis yang akan menjadi beban pemerintahan berikutnya," tegas Julus.
Berdasarkan hal tersebut, maka Masyarakat Perkebunan Indonesia meminta agar proses pembentukan Holding Company PTPN dan penetapan direksinya diserahkan kepada pemerintahan c/q Meneg BUMN yang baru.
"Kami juga berharap agar proses-proses pembentukan holding company ini serta penetapan direksinya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Transisi Jokowi - JK dan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan baru, Jokowi - JK," katanya.
Sebagaimana diketahui, Bagas Angkasa diangkat menjadi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan menggantikan Megananda Daryono yang sudah memasuki masa pensiun dengan SK pengangkatan tertanggal 29 April 2013.[rgu]
KOMENTAR ANDA