Usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD muncul karena sejak pertama kali digelar pada 2005 lalu, pilkada langsung dinilai lebih banyak mudaratnya seperti praktik politik uang yang semakin massif, konflik, sengketa, kerusuhan, dan yang sekarang marak adalah kepala daerah tersangkut kasus korupsi.Namun, anggota DPD RI terpilih Fahira Idris mengingatkan, bahwa pilkada langsung juga banyak melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya berkualitas tetapi juga penuh inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya.
"Pilkada langsung juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Salah satunya presiden terpilih sekarang,” ungkap Fahira dalam siaran persnya, Senin (22/9).
Fahira tak menampik, pangkal sebab yang membelit persoalan pilkada adalah mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi calon gubernur/bupati/walikota harus menyediakan dana dengan jumlah yang sangat besar. Mulai dari ‘sewa perahu partai’, iklan, sosialisasi, hingga biaya operasional lainnya.
Makanya, setelah terpilih yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana mengembalikan modal itu. Karena mengharap gaji tidak mungkin, praktik korupsi jadi pilihan.
"Akibatnya banyak kepala daerah yang saat ini tersangkut kasus korupsi. Partai juga harus perbaiki rekruitmennya, agar kepala daerah yang diajukan adalah yang punya kapasitas, bukan yang punya modal semata,” tukas Senator yang meraih suara terbanyak di Jakarta ini.
Di banyak negara demokrasi yang sudah maju, Fahira membandingkan, untuk menghindari kandidat mencari pundi-pundi dana yang tidak halal, negara membantu biaya sosialisasi kandidat melalui lembaga-lembaga penyiaran publik (televisi dan radio) di mana semua kandidiat mendapat jatah yang sama menyosialisasikan program-programnya.
Selain itu, praktik yang juga bisa diterapkan di Indonesia adalah kultur fundraising (penggalangan dana) di mana konstituen beramai-ramai memberi sumbangan untuk kandidat yang mereka pilih jadi kepala daerah.
“Kalau kultur ini sudah terbangun, praktik-praktik politik uang tidak akan laku karena rakyat sudah pintar. Nah, sekarang kita sedang menuju ke sana. Ini sudah terlihat di beberapa pilkada langsung. Jadi jangan langsung merubah tata cara pemilihan, tetapi perbaiki sistem pilkada langsung kita. Rakyat sedang belajar berdemokrasi yang baik dan sehat,” demikian perempuan berjilbab yang juga aktivis sosial ini. [zul]
KOMENTAR ANDA