CEO PT Shell Indonesia, Darwin Silalahi tak pantas ikut gabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sebab, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan conflict of interest.Demikian dikatakan anggota DPR RI terpilih dari Partai Nasdem yang juga pengamat ekonomi energi, Kurtubi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/8/2014).
"Dikhawatirkan, dengan kondisi Shell yang saat ini tak bisa berkembang lantaran memiliki SPBU yang cukup banyak, namun tidak banyak warga Indonesia yang meminati karena harganya yang relatif mahal," jelas Kurtubi.
Disisi lain, Kurtubi bilang jika Darwin jadi menempati posisi strategis di pemerintahan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya nanti diduga akan lebih menguntungkan pihak asing.
Selain itu, Darwin juga dikhawatirkan akan memanfaatkan momentum pencabutan subsidi BBM. Caranya, mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM setara dengan harga Shell. Otomatis, rakyat akan lebih memilih menggunakan Shell untuk kendaraan mereka daripada BBM.
"Kan jelas, meski dia profesional, tapi latar belakangnya yang sudah lama menduduki jabatan di perusahaan asing justru akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambilnya, yang sudah pasti akan lebih mengutamakan kepentingan asing. Jadi, Jokowi harus lebih cermat dalam menyusun kabinet," tutupnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA