Pengamat sosial dan politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar mengatakan, status tersangka yang disandang oleh beberapa caleg terpilih saat dilantik menjadi anggota dewan di DPRD Sumut, akan berimbas pada tuntutan penolakan RUU Pilkada ditengah masyarakat.Status tersangka yang mereka sandang, akan menambah hilangnya kepercayaan dari rakyat mengenai kredibilitas anggota dewan se Indonesia untuk memilih langsung kepala daerah sebagaimana yang dibahas dalam RUU Pilkada.
"Jadi kalau mereka yang memilih bupati/walikota, kita khawatir nanti yang mereka pilih jsutru lebih buruk," katanya, Rabu (17/9/2014).
Ia mengatakan, penolakan terhadap RUU Pilkada dimana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dewan, sudah muncul sejak pertama kali digaungkan. Penolakan ini ditandai dengan aksi unjuk rasa yang menolak hal tersebut karena dinilai sebagai kemunduran sistem demokrasi.
Kasus yang terjadi di DPRD Sumatera Utara menurutnya akan semakin menguatkan penolakan dari masyarakat terhadap RUU tersebut.
"Masyarakat semakin tidak percaya kepada dewan, nah mana mungkin mereka mempercayakan kepala daerah mereka dipilih oleh lembaga yang tidak mereka percaya. Jadi RUU itu sudah tidak realistis," ungkapnya.
Diketahui, 3 orang anggota DPRD Sumut yang baru saat ini berstatus tersangka karena tersandung pelanggaran hukum seperti kasus penggelapan dan penipuan, serta kasus korupsi. Disisi lain, pembahasan RUU Pilkada terus mengemuka untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota dewan.[rgu]
KOMENTAR ANDA