Banyak orang curiga, pihak-pihak yang mendukung RUU Pilkada dan mau mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan bagian dari kelompok Prabowo-Hatta, yang kecewa atas kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.Haris Rusly, Koordinator Petisi 2008, yang bersuara lantang soal Pilkada lewat DPRD ini menepis semua kecurigaan itu. Ia mengatakan, sejak 2007 mendirikan Doekoen Coffee dan pada 2009 bersama sejumlah aktivis dari berbagai Ormas membentuk Petisi 28. Tujuan mendirikan Dokoen Coffee dan Petisi 28 adalah untuk mendorong kembalinya kepada nilai dasar bernegara yangg terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Sejak 2009 juga, Haris bersama sejumlah aktivis telah mengingatkan Presiden SBY dengan mengirim surat resmi melalui Sekneg agar mengevaluasi sistem negara era reformasi, yang salah satunya sistem Pilkada langsung untuk tujuan mengefektifkan jalannya kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, gagasan menghapus Pilkada langsung sudah sejak lama disampaikan melalu berbagai forum sejak 2007, dan tak ada kaitannya dengan pertarungan antara Koalisi Merah Putih versus Koalisi JW-JK.
"Jika kami bicara kepentingan partisan anti Jokowi, maka kami tak mungkin mendukung Pilkada oleh DPRD. Karena menghapus Pilkada langsung itu bagian dari upaya membantu Jokowi menjalankan pemerintahannya, mengintegrasikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk tujuan menjalankan kebijakan yg berpihak kepada rakyat," ungkap Haris kepada Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online, Selasa (16/9).
Dengan Pilkada langsung itu, lanjut Haris, kepala daerah tak perlu tunduk kepada kebijakan Presiden RI karena baik Presiden maupun kepala daerah sama-sama dipilih dan mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Akibatnya, terjadi benturan legitimasi dan tubrukan kepentingan antar Presiden dengan kepala daerah. Kebijakan negara berjalan "ngalor ngidul", maju mundur kayak tarian poco poco. Tak ada prioritas dan kesinambungan pembangunan.
"Kami punya kewajiban moral mengingatkan kita tentang tujuan bernegara, yangg sulit diwujudkan jika salah satu rantai masalahnya, yaitu Pilkada langsung tak dipangkas. Namun demikian, semoga DPR dalam paripurnanya mendukung Pilkada langsung, agar Presiden terpilih JW-JK yangg didukung PDIP dam Nasdem yangg katanya Soekarnois, dapat merasakan langsung area "jalur gaza" politik seperti yangg pernah dirasakan oleh SBY," demikian Haris. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA