Maraknya prostitusi terselubung (penyakit masayarakat-red) di Kota Medan tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pendataan disetiap lingkungannya masing masing. Kelonggaran yang diberikan aparat penegak hukum tingkatan terendah (Kepling) terhadap pendatang baru, menyebabkan tak terkordinirnya pendataan jumlah penduduk yang valid di Kota Medan.Ketua Mahasiswa Pelajar dan Cendikia (Mahardika-red) Pemuda Pancasila 1959 Indonesia, Nanang Ardiansyah Lubis saat ditemui di kesekretariatannya Jl.Jermal I Kec.Medan Denai menjelaskan, Pemerintah Kota Medan harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada setiap warganya, dengan cara meyakini masyarakat, bahwa tinggal di kota ini akan merasa aman dan nyaman. Namun, bukan dengan menghalalkan segala cara, seperti memberi izin kepada warga pendatang baru untuk membuka usaha yang belum jelas legalitasnya.
"Dengan adanya temuan prostitusi terselubung di Jl.Garpu Kec.Medan Petisah beberapa waktu lalu, menunjukkan Pemko Medan lemah dalam pendataan jumlah penduduknya. Itu masih dikawasan Medan Petisah, bisa dibayangkan jika tempat seperti itu (lokalisasi terselubung-red) ada di setiap Kecamatan, mau jadi apa generasi kota ini (Medan-red) kedepannya," ketus Nanang, ketika medanbagus.com mencoba meminta tanggapannya atas temuan aparat Kepolisian Resort Kota Medan, yang berhasil membongkar prostitusi terselubung sesama jenis, berkedok refleksi di Kota Medan, Minggu (14/9/2014).
Tidak hanya itu, sambung aktivis yang juga konsern memperjuangkan hak kesehatan para Inject Drugs User (IDU/pecandu narkoba suntik) dan Orang Dengan HIV & AIDS (ODHA) di Kota Medan ini, jika pendataan ini lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya praktek prostitusi terselubung yang dapat diberantas, pergerakan teroris di Kota Medan pun bisa terpantau.
"Kota Medan merupakan kota yang mejemuk. Masyarakatnya ramah-ramah. Namun keramahan ini, juga terselip ketidak pedulian (cuek) dengan lingkungan sekitar, khususnya bagi pendatang baru. Sehingga sikap itu sering dimanfaatkan oleh oknum, apakah itu pelaku bisnis berorientasikan bisnis ilegal maupun gerakan separatis (pemberontak). Jadi, sebelum masyarakat apatis dengan pemerintahnya, hendaknya hal ini dicegah sedini mungkin," demikian Nanang.[rgu]
KOMENTAR ANDA