Anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan memanggil seluruh pengelola parkir yang ada di Kota Medan untuk diberikan pembinaan. Pasalnya, para pengelola parkir tersebut sudah menetapkan tarif parkir diluar batas ketentuan yang disetujui seluruh anggota dewan. Dikatakan Parlaungan, pengelola parkir tidak berhak mematok tarif parkir diluar batas ketetapan Perda dan Perwal. Jikapun ada temuan praktek tersebut dilapangan, tindakan itu dianggap ilegal.
Dan Kepala Dinas Perhubungan Medan, Renward Parapat, harus bertindak tegas dan sosialisasi Perwal Parkir ini harus disegerakan. Jangan sampai masyarakat dirugikan atas ketidaktahuan Perwal ini.
"Tindakan pengelola parkir itu sudah dianggap pungli. Kadishub harus menindak tegas oknum yang mengatasnamakan Pemuda Setempat atau OKP. Ini sudah tidak benar," ungkap politisi
Demokrat Medan ini, menyikapi keluahan warga atas besaran tarif parkir diluar komplek RS Elisabeth Medan dan halaman parkir Karaoke TV NAV di Jl.Palang Merah.
Lebih lanjut Parlaungan menambahkan, menindaklanjuti keluhan warga ini, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat ini, sebelum masa jabatan anggota dewan priode 2009-2014 berakhir.
"Kita tidak mau Perda yang kita perjuangkan menjadi ajang mencari makan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah jelas masyarakat dirugikan. Kita akan pertanyakan hal ini kepada Kadisnya nanti," tegasnya.
Untuk diketahui, sejumlah warga Kota Medan keluhkan besaran tarif yang dikenakan pengelola parkir di luar halaman komplek RS Elisabeth dan halaman parkir Karaoke TV NAV Jl.Palang Merah. Dimana masing-masing warga tersebut dikenakan tarif parkir roda dua sebesar Rp2000 hingga Rp3000 dalam sekali parkir. Padahal, berdasarkan ketentuan Perda nomor 2 tahun 2014 yang diperkuat Perwal, besaran tarif parkir roda dua berdasarkan zona wilayah I Rp2000 - Rp3000 dan zona II Rp1000 - Rp2000. Sementara untuk wilayah yang menjadi keluhan warga masuk pada zona II.[rgu]
KOMENTAR ANDA