Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai belum optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya masih banyak sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Ferdinand L.Tobing di Gedung DPRD Medan, Jum'at (5/9/2014).Dikatakan Ferinand, pihaknya masih melihat ada pos-pos penerimaan PAD yang dirasakan belum maksimal upaya peningkatannya seperti pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan dan retribusi jasa usaha.
"Untuk itu Pemkot Medan harus lebih mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah," ujar Ferdinand.
Menurut dia, pengoptimalan potensi pendapatan asli daerah ini memang harus lakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Namun juga harus diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah ini janganlah dijadikan untuk menambah beban bagi masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
"Artinya Pemko Medan harus jeli, jangan sampai justru menambah beban masyarakat," katanya.
Selain menyoroti belum optimalnya penggalian PAD, Fraksi Golkar juga mengharapkan pada anggaran 2015, Pemko Medan harus memberikan perhatian pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, E-KTP dan kartu keluarga.
Untuk bidang pendidikan, menurut dia, masyarakat tidak hanya menambahkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan baik yang menyangkut dengan kurikulum maupun tenaga pendidik berkualitas, tetapi masih sangat mendambakan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif.
Di tahun anggaran 2015, Pemko Medan harus sudah memikirkan dan mengambil kebijakan prioritas bagi perbaikan sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah pinggiran kota, karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
"Tak layak rasanya di kota yang kita sebut metropolitan, masih terdapat gedung sekolah negeri tempat mendidik anak-anak bangsa yang kondisinya sudah rusak," sambungnya.
Sementara di bidang kesehatan, lanjut dia, masih perlu dilakukan berbagai peningkatan, baik itu kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dan puskesmas pembantu serta jaringannya. Dari sisi pelayanan masih terdapat hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk ditingkatkan terutama pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di tingkat kecamatan, karena masih terdapat puskesmas yang sudah tutup sebelum waktunya.
"Kami berharap agar kiranya Wali Kota Medan mengintruksikan sedapat mungkin puskesmas dapat beroperasi selama 24 jam. Hal ini demi untuk dapat melayani kesehatan bagi masyarakat di tiap-tiap kecamatan termasuk juga dalam penyediaan obat-obatan yang bermutu," pungkasnya.
Seperti diketahui, DPRD Medan resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 senilai Rp4,68 Triliun kemarin (4/9). Adapun postur APBD Kota Medan TA 2015 yakni, pendapatan sebesar Rp4,683triliun lebih meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,679 triliun lebih, dana perimbangan Rp1,836 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,167 triliun lebih.
Sementara belanja daerah diperkirakan sebesar Rp4,878 triliun lebih meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp2,044 triliun lebih, belanja langsung Rp2,833 triliun lebih dan devisit Rp195 miliar lebih. Pembiayaan meliputi pembiayaan penerimaan sebesar Rp220 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp25 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp195 miliar lebih.[rgu]
KOMENTAR ANDA