Dalam waktu cukup lama, pemerintahan Presiden SBY yang berkuasa dua periode tidak membenahi pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil yang sangat mahal,. antara lain lewat upaya mengkonversi ke bahan bakar non fosil."Tidak terlalu tampak upaya mengurangi ketergantungan pada BBM berbasis fosil. Selama 10 tahun itu kami (PDI Perjuangan) empat kali menolak kenaikan harga BBM karena itu bukan solusi tepat dan bukan satu-satunya cara," ujar politisi PDIP di Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon, dalam diskusi terkait harga BBM di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).
Diakuinya, ada berbagai hal atau cara mengefisiensikan pengaturan soal BBM karena BBM tak berdiri sendiri. BBM adalah salah satu dari berbagai poin yang turut mempengaruhi kebijakan energi.
Lalu, mengapa PDIP mendukung penyesuaian atau kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini? Menurut dia ada stagnasi terkait APBNP 2014 dan RAPBN 2015.
"Tinggal menunggu waktu untuk menambah beban subsidi BBM karena tak ada terobosan selama ini. Kami mencoba untuk realistis, di sisi lain tetap konsisten ingin tunjukkan juga ingin berposisi sebagai pemerintahan transparan," terangnya.
Dia tambahkan, kalau alternatif yang ditetapkan Jokowi-JK adalah harus menyesuaikan harga BBM di awal pemerintahan, maka kebijakan itu akan diikuti pengalihan sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur energi yang selama ini dibiarkan.
"Selama pemerintahan SBY subsidi itu dikoreksi selama empat kali, tapi tak ada pengalihan ke infrastruktur energi," ujarnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA