Gerindra tetap bersikeras bila kursi wakil gubernur DKI adalah milik mereka. Alasan partai besutan Prabowo Subianto ini adalah dalam Pilkada 2012 lalu disepakati bahwa kursi gubernur DKI akan menjadi jatah PDIP dan wakil gubernur akan dipegang oleh Partai Gerindra.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi mengatakan posisi wagub DKI seharusnya tetap menjadi milik Partai Gerindra karena Jokowi sendiri yang memilih melepas jabatan gubernur untuk maju sebagai capres di Pilpres lalu.
"Kalau Pak Basuki kemudian naik menjadi gubernur itu bukan karena diusulkan, tapi karena amanat konstitusi yang juga didasarkan atas etika yang disepakati di awal," ujar Sanusi saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/8).
Selain itu, lanjutnya, secara etika, kursi wagub memang sudah selayaknya menjadi milik Partai Gerindra.
"Jadi kalau bicara etika, harusnya malah ini porsi miliknya Gerindra," tandasnya.
Kendati demikian, Sanusi mempersilahkan PDIP mengajukan nama calon yang akan diusung sebagai cawagub pendamping Ahok nanti.
"Gerindra tetap mempersilahkan PDI-P untuk mengajukan. Jadi Gerindra 1, PDI-P 1. Nanti biar anggota DPRD yang memilih," tandasnya.
Kata Sanusi lagi, partainya berpengalaman mengusung kader non partai untuk maju sebagai kepala daerah. Contohnya ialah Ahok di Pilkada DKI 2012 lalu dan Ridwan Kamil sebagai calon walikota pada Pilwako Bandung 2013 lalu.
"Gerindra itu unik. Jadi nanti yang diusung bisa kader, bisa juga non-kader. Contohnya Ahok dan Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Kita nanti akan menyerap keinginan Pak Ahok, dan menyelaraskannya dengan keputusan partai," imbuhnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA