Pembatasan BBM subsidi yang sempat diterapkan oleh pemerintah ternyata hanyalah untuk kepentingan survey terhadap reaksi masyarakat di Indonesia. Pemerintah ingin melakukan try and error saja.Demikian disampaikan pengamat ekonomi, Universitas Negeri Medan, M Ishak kepada medanbagus.com, Rabu (27/8/2014).
"Pihak pemerintah melakukan try and error saja. Alias melihat reaksi masyarakat jika BBM subsidi ditarik," katanya.
Ishak menyebutkan, penarikan BBM bersubsidi harusnya sudah dilakukan sejak awal, jika memang benar subsidi tersebut sampai mengganggu APBN. Namun, pengaturan dan berbagai macam kebijakan terhadap BBM bersubsidi yang dilakukan menjelang pergantian pemimpin (presiden) mengisyaratkan bahwa hal ini lebih pada survey yang dilakukan sebelum mengambil kebijakan yang sifatnya politis.
"Inilah sebabnya, kebijakan tersebut lebih bernuansa pada sebuah kebijakan untuk melihat respon masyarakat untuk aspek-aspek politis lainnya," ungkapnya.
Meski saat ini, pihak pertamina sudah kembali melakukan normalisasi. Namun, kondisi yang sempat terjadi menurutnya sangat berpengaruh pada situasi ekonomi. Khususnya masyarakat di kalangan bawah. Apalagi nantinya, pemerintah benar-benar melakukan penarikan terhadap BBM bersubsidi.
"Persoalan subsidi ini menjadi persoalan yang sangat klasik dan persoalan ini mencuat menjadi indikasi betapa tidak sehatnya manajemen perminyakan di tanah air ini," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA