Aktivis Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara, Safrizal menyebutkan, masyarakat Kota Medan butuh sosok atau figur yang bebas dari masalah hukum maupun moral negatif untuk memimpin kota ini kedepannya. Pernyataan ini ia ketuskan mengingat hampir semua Walikota yang memimpin kota ini tidak terlepas dari kasus hukum maupun moral negatif (korupsi-red). Disamping itu, dalam beberapa bulan kedepan masyarakat yang tinggal di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini akan menentukan nasibnya selama lima tahun kedepan. Sehingga dalam memilih nantinya harus berdasarkan realitas yang ada, bukan karena fisik atau materi yang ditawarkan calon Walikota.
Ketika disinggung dugaan setoran balon ke parta-partai untuk mendapatkan perahu, Syafrizal yang juga ikut kontestasi Calon Walikota Medan dari independen ini menegaskan bahwa, partai politik tidak pernah melakukan itu.
"Saya yakin itu tidak ada, karena tidak pernah ada permasalahan itu diperbincangkan. Lagi pula tidak ada yang bisa membuktikan itu, yang banyak yang membicarakannya saja," ungkapnya di sela-sela Halal Bi Halal KNPI Sumut di Jl.Perjuangan No.48 Medan, Selasa (26/8/2014).
Tapi, lanjut Rizal, inilah saat yang tepat bagi semua partai politik di Medan menunjukkan kepada seluruh rakyat Kota Medan guna membuktikan, bahwa partai politik hanya akan merekomendasikan putra terbaik bangsa yang tidak terlibat masalah hukum dan moral.
"Rakyat Medan harus proaktif melakukan screening. Jajaki rekam jejak bakal Calon Walikota kita, berikan rekomendasi, masukan dan informasi-informasi penting terkait rekam jejak seluruh bakal Calon yang mulai muncul atau dimunculkan di media maupun dalam pembicaraan," ketusnya.
Selanjutnya pertanyaan mengarah pada peluangnya mendapatkan dukungan partai dalam pencalonan Walikota Medan, mantan pengurus gerakan mahasiswa PMII dan Kordinator Nasional Relawan BeRTuHAN (salah satu relawan pendukung Jokowi) ini sangat optimis dan merasa sebagai calon terkuat dan paling berhak direkomendasikan oleh partai politik.
"Saya akan minta dukungan partai politik dari struktur yang paling rendah, ketua ranting (Kelurahan), PAC (Kecamatan), DPC (Kota), DPW (Provinsi) dan sampai ke DPP (Pusat). Saya akan komunikasikan ke semua partai politik, setelah saya keliling ke 21 kecamatan menemui warga-warga Medan yang kurang beruntung secara ekonomi, pendidikan, dan lainnya," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA