Di zaman Orde Baru, DPR hanyalah menjadi tukang stempel pemerintah. Semua kebijakan pemerintah, apapun itu, pasti disetujui DPR.Karena itulah, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, sangat menghargai koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta, melalui perwakilanya di DPR nanti, yang mau menjadi penyeimbang pemerintah. Sebab sejatinya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, memang tugas dan fungsi DPR adalah menjadi kekuatan check and Balance bagi pemerintah.
"Kita sangat menentang sikap DPR di era Orde Baru yang cuma jadi stempel pemerintah. Makanya kita juga tidak mau kembali ke rezim Orba," kata Maruarar, dilansir rmol.co, Sabtu, (23/8/2014).
Ara, begitu Maruarar disapa, menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman tidak semua kebijakan pemerintah itu baik buat rakyat. Pun demikian, pemerintahan Jokowi-JK juga harus terus diingatkan oleh DPR. Tentu dengan sikap yang juga proprsional; mengkritik kebijakan yang dianggap keliru, namun juda mendukung kebijakan yang baik buat rakyat.
"Jokowi-JK bukan superman, pasti ada kekurangan. Itulah tugas DPR untuk mengingatkan," tegas Ara, yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih dan dikenal sangat dekat dengan Jokowi.
Di bagian lain, Ara menegaskan bahwa ia sendiri yakin ada perubahan sikap partai yang ada dalam koalisi Merah Putih, lebih-lebih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan Prabowo-Hatta dan dengan sendirinya menguatkan keputusan KPU bahwa Jokowi-JK presiden dan wakil presiden terpilih.
"Pasti ada konstelasi. Setiap partai ada dinamikanya, saya yakin hal itu. Politik itu dinamis, tapi jangan pragmatis," demikian Maruarar.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA