Kelompok Cipayung Plus (GMNI, IMM, HIMMAH, dan HMI) mengecam gagalnya pelaksanaan hak interpelasi di DPRD Sumatera Utara. Menurut mereka, gagalnya pelaksanaan interpelasi ini merupakan bentuk inkonsistensi anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait kebijakan dan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara."Kami mengindikasikan kegagalan interpelasi tersebut karena pengaruh uang (money politik) kepada anggota dewan," kata Turedo Sitindaon, Ketua Korda GMNI Sumut, Rabu (20/8/2014).
Kegagalan pelaksanaan interpelasi oleh DPRD Sumut ini diakui Turedo sebagai salah satu kekalahan mereka dalam sisi politik. Namun pada sisi hukum, mereka memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat KPK.
"Kami akan adukan ini ke KPK, kalau DPRD Sumut sanggup mereka bungkam, kami yakin hal itu tidak mampu mereka lakukan terhadap KPK," ungkapnya.
Cipayung Plus menjadi kelompok yang paling getol menyuarakan agar DPRD Sumut menggunakan hak interpelasi dalam mengungkap kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Hal ini menurut mereka sangat mendesak untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013 pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yang patut diduga pertanggung jawaban penggunaan anggaran dimaksud berada dimasa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.[rgu]
KOMENTAR ANDA