Dua gelombang unjuk rasa berlangsung di depan Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/8/2014). Kedua kelompok yang berunjuk rasa tersebut yakni kelompok dari Sapma Pemuda Pancasila yang mendesak agar DPRD Sumatera Utara membatalkan paripurna interpelasi, sedangkan kelompok lainnya yakni dari Cipayung Plus yang menyampaikan permintaan sebaliknya."Kami menilai, ada kepentingan pribadi atas pengajuan hak interpelasi tersebut, sehingga kami mendesak agar DPRD Sumut menolaknya," kata Iqbal koordinator unjuk rasa dari Sapma PP.
Menurutnya, hak interpelasi yang diajukan oleh dewan tidak lebih dari sekedar gertak sambal kepada Gubernur Sumut,Gatot Pujo Nugroho agar mereka diberikan proyek oleh Gatot.
"Kalau interpelasinya murni untuk memperjuangkan rakyat kami tidak keberatan," ungkapnya.
Desakan berbeda disampaikan oleh pengunjuk rasa dari kelompok Cipayung Plus. Mereka justru meminta agar DPRD segera melaksanakan hak interpelasi bahkan dilanjutkan kepada hak angket. Hal ini menurut mereka semakin mendesak untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana APBD Sumut tahun 2013 sebagaimana temuan dari BPKP.
"Anggota dewan sebagai wakil rakyat harus mengungkap penyelewengan dana tersebut, karena uang itu adalah uang rakyat," teriak Turedo Sitindaon, Ketua Korda GMNI Sumut.
Hari ini DPRD Sumut menggelar paripurna dengan 2 agenda yakni pengesahan Ranperda Pajak dan Penanaman Modal dan rencanannya akan menggelar agenda Paripurna Interpelasi sebagai agenda yang kedua.[rgu]
KOMENTAR ANDA