Calon wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengakui ia dan calon presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun tradisi baru dengan meniadakan jatah bagi partai tertentu untuk menduduki pos kementerian.
Diklaim mantan wakil presiden RI periode 2004-2009 itu, seperti dipetik dari JPNN, mereka berdua sepakat untuk mengedepankan unsur profesionalitas dibandingkan bagi-bagi jatah kursi.
Jokowi-JK tidak melarang beredarnya nama-nama calon menteri di media massa maupun media sosial. Selain sebagai unsur seleksi, beredarnya nama-nama tersebut juga diharapkan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota kabinet.
Ia mengaku belum tahu soal adanya ketua umum partai pendukung (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI) yang ingin duduk sebagai calon anggota kabinet karena ia sendiri belum berdialog dengan para ketum parpol pendukungnya.
Dia hanya memastikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan menjadi calon menteri.
"Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif. (Ketum) Hanura (Wiranto) belum tahu. (Ketum) PKB (Muhaimin Iskandar) saya tidak tahu, tapi mungkin saja. Mayoritas ketum partai koalisi tidak," ujar JK.[rmol/rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA