Pilpres 2014 ditengarai sarat kecurangan yang skenarionya dilakukan sangat terencana, terstruktur dan sistematis dengan melibatkan penyelenggara Pemilu maupun pihak luar (asing).
Pengamat politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin mencurigai ada upaya memuluskan agenda negara neokolisme dalam rangka menggerogoti dan memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Agenda neoimperialisme ini sebetulnya sejak lama ditancapkan, dan semakin mulus dengan disepakati gelombang demokratisasi terhadap negara-negara berkembang, dan khususnya bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Dengan terpilihnya pemimpin yang bobrok, menurut dia, maka praktis hegemoni imperialisme terus langgeng.
"Dan pelaksanaan Pilpres kali ini, negara neoimperialisme kembali berhasil menjadikan tukang kayu dan penjahat sebagai presiden Indonesia," kritiknya melalui pesan singkat, Jumat (1/8).
Ia juga menilai pemerintahan Jokowi yang tidak legitimasi dan terlilit skandal hukum sebetulnya rentan disandera kelompok kepentingan serta rawan menimbulkan instabiltas politik.
Sebagaimana diketahui, lanjut dia mengurai, sewaktu menjabat Jokowi tersandung banyak kasus dugaan korupsi. Antara lain gratifikasi kepemilikan rekening dalam negeri termasuk simpanan rekening luar negeri tidak wajar senilai 8 juta dolar AS. Termasuk kasus penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Solo dan kasus TransJakarta Rp 1,5 triliun.
"Terakhir yang harus kita waspadai, apakah terpilihnya Jokowi sebagai rangkaian panjang skenario pemecahanbelahan NKRI seperti terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Sungguh jangan sampai tanah air tercinta tercerai berai, sebagaimana pulau-pilau yang sudah lepas ditangan presiden boneka asing," demikian Amin.[rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA