Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprotes penyebaran informasi yang dirilis WikiLeaks dan kemudian diteruskan oleh media online, Sindonews.com.
Pemberitaan itu, menurut SBY, mengandung hal sensitif karena terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers yang dilangsungkan di kediaman pribadinya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (31/7/2014).
"Saya baca langsung, dan sayang karena Sindonews.com tidak melakukan klarifikasi kepada saya. Padahal isu itu sangat sensitif," kata SBY.
Menurut SBY, jika memang situs berita Sindonews memiliki itikad dan kode etik jurnalistik yang baik, seharusnya melakukan klarifikasi lebih dulu kepada pihaknya sebelum berita itu disebarluaskan ke masyarakat.
"Judulnya saja seram, 'Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega'. Berita seperti ini sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri. Maka saya ambil keputusan tadi pagi dan bertindak," sambungnya.
Yang jelas, lanjut SBY, pemberitaan WikiLeaks dan Sindonews.com mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Mega.
"Ini juga menimbulkan spekulasi dan bisa fitnah, karena saya katakan tadi bahwa setiap saya mengeluarkan pernyataan itu harus berdasarkan fakta yang lengkap. Oleh karena itu sejak pagi tadi saya kerja untuk dapatkan info," ujarnya
SBY berharap agar pernyataan persnya ini didengar oleh pihak WikiLeaks dan Sindonews, baik pimpinan maupun wartawannya.
"Juga pemerintah Australia dan KPK, karena saya ingin semua terang benderang untuk mencegah korupsi. Saya harap saudara kita di KPK bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan," ujarnya.
Sindonews mengangkat informasi dari WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.
Kasus ini menyangkut dugaan korupsi jutaan dolar anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak. Kasus itu diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara lain.
"Perintah memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia," tulis WikiLeaks dan dikutip Sindonews, Rabu (30/7).
Sindonews sendiri mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Namun, tidak mendapat respons.
Sindonews kemudian mendapatkan klarifikasi dari Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono. Klarifikasi itu ditayangkan dalam berita berjudul, "Istana Tanggapi Info WikiLeaks Soal Dugaan Korupsi SBY".[rgu]
KOMENTAR ANDA