Sebelum ada forum pengambilan keputusan tertinggi berupa Munas Partai Golkar, posisi Partai Golkar masih berada di pemerintahan.
"Artinya, diperlukan Munas Partai Golkar untuk memutuskan posisi politik Partai Golkar, apakah bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan," tegas politisi Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, kepada wartawan menanggapi wacana posisi ideal Golkar dalam pemerintahan 2014-2019, Rabu (30/7/2014)..
Mengingat Pilkada 2010-2015 mayoritas dimenangkan oleh Partai Golkar, baik sendiri atau koalisi, termasuk di Banten berkoalisi dengan PDIP, maka sebaiknya posisi politik Partai Golkar tetap berada di pemerintahan pusat. Golkar juga mesti mendukung kader-kader terbaiknya duduk di pemerintahan, baik diminta oleh presiden terpilih ataupun berdasarkan kesadaran sendiri.
"Kecuali Munas Partai Golkar memutuskan lain," tambah Jurubicara Poros Muda Indonesia itu.
Menurut dia, adanya kader-kader Partai Golkar yang disebut-sebut sebagai calon menteri kabinet Jokowi-JK adalah hak pribadi dan hak konstitusional kader. Apalagi menteri bukanlah perwakilan partai politik, melainkan pembantu Presiden yang terpilih berdasarkan hak prerogatif presiden terpilih.
"Sebaiknya Partai Golkar tidak terlalu jauh mencampuri masalah ini demi kepentingan yang lebih luas, yakni menjalankan Visi Negara Kesejahteraan 2045," tutupnya.[rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA