Pengamat transportasi dari Lembaga Studi Advokasi Transportasi Sumatera Utara Sukrinaldi, menyayangkan kebijakan yang diambil instansi terkait dalam mengeluarkan izin angkutan massal di Kota Medan. Menurutnya program Trans Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang) bukan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan dikota ini. Pemerintah Kota Medan harus jeli melihat perkembangan jumlah penduduk, yang terjadi di beberapa Kabupaten yang berdekatan langsung dengan kota ini.
Banyak masyarakat diluar Kota Medan, yang mengadukan nasibnya di pusat ibukota provinsi Sumut. Kerjasama antara Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, Pemko Binjai dan lainnya harus terkoneksi. Sehingga penumpukan kendaraan tidak terjadi di Kota Medan.
"Perizinan pengoprasian anggkutan umum khususnya yang baru harus dibatasi, itu yang pertama. Yang ke dua, seluruh instansi pemerintah disediakan bus jemputan. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada jam-jam tertentu. Dan yang terakhir, jalur yang sudah dilewati Trans Mebidang, jangan lagi dilewati angkutan umum lainnya, namun coba dikembangkan ke daerah-daerah yang jauh dari sentuhan fasilitas transportasi umum," ungkapnya kepada medanbagus.com, Sabtu (19/7/2014).
Tidak hanya itu, sambung Sukrinaldi, setiap pendirian pusat perdagangan yang menyediakan barang kebutuhan masyarakat, juga harus melihat kaidah-kaidah yang ada seperti arus lalulintasnya. Jangan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang, seperti penyerapan tenaga kerja untuk jasa parkir, jaga malam atau pengamanan, buruh harian dan lainnya, namun muncul masalah baru.
"Lihat lah kondisi lalulintas di pajak USU jalan Jamin Ginting, terjadi penyempitan jalan. Belum lagi di pasar Sukaramai, Pasar Sei Kambing dan lainnya. Seharusnya sebelum izin pendirian pasar tradisional itu diberikan, dampak kemacetan yang akan ditimbulkan kedepannya juga harus dipertimbangkan," urainya.[rgu]
KOMENTAR ANDA