Walikota Medan Dzulmi Eldin berang ketika menerima informasi maraknya bangunan Retail Moderen seperti Mini Market dan sejenisnya berdiri tanpa mengantongi izin. Tidak hanya itu, toko serba ada ini juga sudah menyalahi aturan.
Kecurangan tersebut diketahui Eldin saat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Kota Medan, melakukan audiensi di balai kota, Selasa (8/7/2014).
Dikatakannya, saat ini pemerintah Kota Medan telah melakukan pendataan terhadap keberadaan Retail Moderen yang menyalahi aturan. Untuk itulah pemerintah Kota Medan perlu membuat suatu kebijakan seperti peraturan Walikota (Perwal) guna mengatur pertumbuhan Retail Moderen ini.
"Kita melihat dilapangan, pertumbuhan retail moderen ini adalah kerja sama dengan pemilik tempat, dimana tempat tersebut peruntukannya adalah rumah tempat tinggal namun disewakan menjadi Retail Moderen," ujar Eldin.
Eldin menilai, pertumbuhan Retail Moderen ini merupakan ciri-ciri kota besar dan untuk merubahnya harus dilakukan secara bertahap dan perlu dibuat kebijakan. Pemerintah Kota Medan akan segera membuat draftnya, dan dukungan serta kerja sama dari pihak (KPPU) perwakilan Kota Medan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Kota Medan Abdul Hakim Pasaribu didampingi para staf menjelaskan, KPPU diminta untuk melihat pertumbuhan Retail Moderen yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Agar tidak mengganggu keberadaan pasar moderen dan tradisional, perlu diatur keberdaannya.
Ditambahkannya, maraknya pertumbuhan Retail Moderen ini sudah tidak terkendali lagi. Maka perlu adanya upaya kebijakan dari pemerintah Kota Medan untuk mengaturnya. Sedangkan KPPU sudah melakukan kajian terhadap sektor tersebut, jadi harus ada suatu peraturan yang diawali dengan perwal dan arahnya nanti ke Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi nanti perlu diatur keberadaan Rietail Moderen tersebut baik itu zonasi, jam bukanya, kemitraan, dan lainnya, inilah yang dikedepankan dalam aturan-aturan tersebut," ujar Abdul Hakim Pasaribu.[rgu]
KOMENTAR ANDA