Sejumlah anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan TA 2013 meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) dibubarkan, karena tidak pernah memberi untung ke Pemerintah Kota Medan.
"Selama ini, BUMD di Pemko Medan kerap diberikan tambahan modal namun tidak pernah memberikan keuntungan yang maksimal. Daripada membebani keuangan Pemko, kita menyarankan agar BUMD dibubarkan saja," ungkap Anggota Pansus LPj H. Muslim Maksum Yusuf, Lc dalam rapat lanjutan pansus Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2013, di ruang Badan Anggaran, Jumat (4/7/2014).
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah petinggi Perusahaan Daerah diantaranya Dirut PD Pasar Benny Sihotang, Dirut PD RPH Putrama Alkhairi dan Dir Operasional PD Pembangunan Rafriandi Nasution, Muslim menilai realitas yang terjadi di BUMD Pemko Medan sangatlah menyedihkan.
"Ini sangat menyedihkan, sepatutnya BUMD ini perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan bisa memberikan PAD ke kas daerah. Namun kenyataannya selama ini BUMD tidak pernah untung," jelas Muslim.
Anggota DPRD Medan lainnya, Godfried Effendi Lubis menilai hal yang sama, perusahaan daerah yang tidak memberikan keuntungan sepatutnya dibubarkan saja.
"Perusahaan ini dibuat untuk menciptakan keuntungan, kalau hanya membebani kita setuju dibubarkan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut Dirut PD Pasar Kota Medan Benny Sihotang mengaku sangat terbebani dengan banyaknya pekerja di PD Pasar.
"Jadi sampai saat ini pekerja di PD Pasar baik itu Pegawai dan honorer seluruhnya ada 600 lebih, sementara idealnya 400 pekerja," ungkap Benny.
Sementara itu, Dir Operasional PD Pembangunan Rafriandi Nasution keberatan dengan pernyataan kalau BUMD menjadi benalu.
"Janganlah dibangun opini seperti itu," ungkapnya dalam rapat tersebut.[rgu]
KOMENTAR ANDA