Kekecewaan akan penyiaran salah satu station televisi swasta mengenai pemberitaan yang tidak berkenan merupakan satu hal yang wajar. Namun, cara protes yang dilakukan dengan tidak melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (3/7/2014).
Jajat menilai, seruan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang menyerukan siaga satu dan mengepung kantor TV One sangatlah tidak terpuji dan tidak mencerminkan watak demokratis dikubu PDIP. Sebaliknya masyarakat mempertanyakan siapa yang mesti direvolusi mental sepeti yang kerap digalakkan oleh capres yang diusungnya, Jokowi-JK.
"Dalam masa kampanye seperti ini lagi-lagi Jokowi dirugikan oleh tindakan para pendukungnya sendiri. Meski kasus ini tidak berkaitan langsung dengan Jokowi namun, masyarakat justru mempertanyakan sikap Jokowi sendiri yang seperti membiarkan hal seperti itu terjadi bahkan terkesan malah menyalahkan media. Mungkin beliau lupa jika yang membesarkan nama Jokowi salah satunya berkat peran media," tegas Jajat
Jokowi mengatakan tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan para relawan ataupun simpatisannya, apakah Jokowi tidak mengetahui jika perintah tersebut justru datang dari petinggi PDIP, partai yang mengusungnya.
"Kesalahan besar jika seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan masa pendukungnya, ini baru jumlah yang mungkin masih terbatas, bagaimana jika terpilih nanti memimpin penduduk yang jumlahnya lebih besar, apakah tetap akan dibiarkan," pungkas Jajat.[rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA