Pimpina Bawaslu Sumatera Utara bidang Pengawasan, Aulia Andri mengatakan pihaknya akan menertibkan alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon presiden yang masih mengenakan seragam ataupun atribut institusi negara. Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena rawan menimbulkan anggapan keberpihakan institusi negara yang diwajibkan netral dalam pemilu seperti TNI/Polri dan juga PNS."Atribut yang mengenakan seragam TNI maupun PNS itu akan ditertibkan," katanya saat berbicara pada Diskusi Pengawasan Pilpres 2014 di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Sei Bahorok, Medan, Sabtu (21/6/2014).
Disebutkannya, alat peraga kampanye yang memperlihatkan capres lengkap dengan simbol dan seragam-seragam institusi negara sudah mulai muncul. Hal ini karena gencarnya kampanye yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses pasangan calon pada setiap daerah. Hanya saja, Bawaslu menilai atribut-atribut maupun seragam institusi tersebut tidak etis dikaitkan dengan kampanye politik.
"Karena mereka yang masih aktif di institusi itu seperti TNI/Polri maupun PNS merupakan orang yang netral pada pemilu, jadi netralitas mereka ini bisa tercederai. Hal ini juga seharusnya menjadi keberatan dari institusi tersebut," ungkapnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA