KPU Sumatera Utara tidak mau terburu-buru menyalahkan anggotanya perihal banyaknya tudingan mempermainkan perolehan suara untuk kepentingan parpol maupun caleg tertentu dalam rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat PPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota."Mereka itu kan sudah berusaha untuk melaksanakan tugasnya dan menjalankan fungsi mereka itu sebagai pemilu. Namun dilapangan persoalannya berbeda. Misalnya di Padang Lawas, kondisi lapangan yang menghambat PPL masuk kesana jadi bukan disengaja. Kita tidak boleh langsung menyalahkan mereka terhadap hal seperti ini," ungkapnya, Rabu (30/4/2014).
Evi menyebutkan, seluruh penyelenggaraan pemilu oleh jajaran KPU tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Sehingga, kesalahan yang terjadi harusnya bisa dicegah dengan adanya fungsi pengawasan tersebut.
"Pengawasan inikan harusnya juga bisa mencegah," katanya.
Dicontohkannya seperti kasus yang terjadi di Nias Selatan dimana terjadi perbedaan jumlah data pada formulir C dengan formulir D merupakan hal yang tidak disengaja. Perbedaan data yang menjadi temuan juga menurutnya sudah langsung diperbaiki.
"Yang kita lihat belum ada indikasi kesengajaan," ujarnya.
Diketahui, perbedaan data yang terjadi pada rekapitulasi pada semua tingkatan menjadi salah satu pemicu protes dari saksi maupun partai politik. Hingga saat ini tudingan-tudingan adanya permainan penyelenggara pemilu masih terus bermunculan yang ditandai dengan aksi unjuk rasa yang terus bermunculan ke kantor KPU Sumut. [rgu]
KOMENTAR ANDA