Badko HMI Sumut: Pemprovsu Lemah Tangani Pengelolaan APBD Sumut

Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) Sumatera Utara menilai Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai dalam menangani  management pengelolaan APBD di Sumatera Utara.

"Saat ini masih  banyak persoalan yang terjadi dalam APBD Sumatera Utara selama kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho. Kita lihat saja, Gatot  dari mulai Plt sampai dengan menjadi Gubernur Sumatera Utara berakibat pada stagnannya pembangunan Sumatera Utara. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya keberadaan Gubernur tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pembangunan Sumatera Utara. Yang kita ketahui APBD bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, Anggia Ramadhan kepada Medanbagus.com, Senin( 28/4/2014).

Dikatakannya, saat ini masih rendahnya belanja modal Provinsi Sumatera Utara pada APBD tahun 2013, hanya sekitar 10,3 %. "Dengan total tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara berada di urutan terkahir dari 10 Provinsi Se-Sumatera lainnya. Terlebih lagi kalah dari Provinsi Bangka Belitung yang Belanja Modalnya pada APBD tahun 2013 sebesar 25,3 %, padahal Bangka Belitung merupakan Provinsi baru di Sumatera," katanya.

Tak hanya itu,  adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja langsung sekitar 30,2 % dan belanja tidak langsung sekitar 69,8 %pada APBD tahun 2013. Artinya APBD Sumatera Utara banyak dianggarkan bukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

"Tingginya belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada APBD tahun 2013 sekitar 31,90 %. Dengan total tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara berada di urutan pertama dari 10 Provinsi Se-Sumatera lainnya. bantuan dana keuangan daerah (BDB) provinsi Sumatera pada tahun 2013 sekitar 2,846 Triliun. Hal ini tentunya kita ketahui, kebijakan dalam bantuan dana keuangan daerah (BDB) tersebut kental dengan nuansa politis," ujarnya.

Ia juga mengaku,  Pemprovsu tidak menjalankan Peraturan dan Undang-Undang dalam pelaksanaan APBD. Prinsip transparansi, efisiensi, keadilan, kepatutan belum dilaksanakan.

"Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi ) Sumatera Utara meminta instansi terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi anggaran Pemprovsu. khusus untuk defisit anggaran 3,1 Triliun pada tahun anggaran 2013 dan BDB 2,8 triliun dalam anggaran 2013," ungkapnya. [rgu]