Perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan dalam penentuan calon pendamping bagi bakal capres Joko Widodo (Jokowi) dianggap wajar.Pasalnya, setiap kubu di tubuh partai banteng memiliki kriteria sendiri menilai sosok cawapres. Termasuk mekanisme pemenangan di pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
"Semua parpol pasti punya dinamikanya sendiri. Di dalam masing-masing parpol kan tidak tunggal kelompoknya. Setiap orang atau kelompok akan mndorong pilihan-pilihannya sendiri berdasarkan kriteria, selera dan kepentingannya," beber analis politik dari Radita Advisory Group Iwan Nur Iswan kepada Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online, Kamis (17/4).
Dia mengatakan, di tubuh PDIP, para loyalis Megawati Soekarnoputri memastikan bahwa ketua umumlah yang berhak menentukan cawapres, begitu pula dengan para loyalis Jokowi. Masing-masing memiliki pendapat sendiri sebelum benar-benar muncul nama yang dipilih menjadi cawapres PDIP.
Meski begitu, Iwan mengaku belum melihat adanya perpecahan di internal partai banteng yang dilatarbelakangi penentuan cawapres dan mekanisme pemenangan pilpres 2014.
"At the end, mereka akan duduk bersama dan kompromi untuk bersepakat. Wong cawapresnya cuma satu, jadi harus keluar satu nama," jelasnya.
Diketahui, setelah partainya mendapat perolehan suara paling banyak, bakal capres PDIP Jokowi mengklaim paling berhak menentukan calon pendampingnya. Namun, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menyangkal bahwa Megawati Soekarnoputri selaku ketum yang menentukan. Begitu juga soal tim pemenangan pilpres bentukan Jokowi dibantah Puan Maharani yang mengatakan bahwa tim pemenangan tetap berada di bawah kendalinya selaku ketua Bapillu DPP PDIP. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA